AMBON,PMN.COM : Pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maluku yang digelar di Hotel Swiss bell pada Senin (31/3) di Ambon menuai kritik tajam dari internal kader. Kegiatan yang seharusnya menjadi forum strategis untuk merumuskan program kerja dan arah kebijakan partai justru dinilai gagal memenuhi tujuan tersebut.
Kekecewaan kader mencuat setelah Ketua DPW PKB Maluku, Basri Damis, mengakui bahwa hingga saat ini partai belum memiliki rumusan program kerja yang terstruktur. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya perencanaan organisasi dan minimnya kesiapan menghadapi agenda politik ke depan.
Secara substansi, rangkaian kegiatan Rakerwil yang meliputi pengukuhan pengurus, orientasi politik, hingga musyawarah kerja wilayah disebut tidak menghasilkan keputusan penting. Forum tersebut lebih didominasi kegiatan seremonial tanpa pembahasan mendalam terkait strategi partai di tingkat daerah.
Sejumlah kader dari kabupaten/kota menilai bahwa pelaksanaan Rakerwil bertolak belakang dengan esensi forum kerja wilayah sebagai ruang evaluasi dan konsolidasi politik. Minimnya output konkret dinilai sebagai indikasi lemahnya manajemen kegiatan dan arah kepemimpinan di tingkat wilayah.
“Kami sangat menyesal karena sudah datang dengan biaya tinggi, tapi kegiatan ini hanya diisi hura-hura dan selfie saja” kata salah satu kader yang enggan disebutkan namanya.
Selain itu, persoalan pembiayaan kegiatan turut menjadi sorotan. Kader mengaku harus menanggung biaya perjalanan yang tidak sedikit untuk menghadiri kegiatan tersebut, sementara hasil yang diperoleh dinilai tidak sebanding. Bahkan, muncul dugaan adanya beban tambahan yang dibebankan kepada anggota DPRD kabupaten/kota.
“Kami minta ketua panitia untuk memberikan pertanggungjawaban terkait kegiatan yang dinilai gagal ini ” kata kader tersebut.
Menanggapi kondisi ini, kader mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Rakerwil di Maluku. Mereka meminta agar pimpinan wilayah dan panitia penyelenggara dipanggil untuk memberikan klarifikasi serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kegiatan secara transparan.
Situasi ini mencerminkan adanya persoalan internal dalam tubuh PKB Maluku, khususnya terkait perencanaan program, tata kelola organisasi, serta komunikasi internal. Jika tidak segera dibenahi, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi soliditas partai dan menurunkan kepercayaan kader di tingkat akar rumput. (PMN-01)
