AMBON,PMN.COM : Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menuai kritik setelah perwakilan Wali Kota Ambon meninggalkan lokasi Musyawarah Daerah (Musda) X DPD Golkar Kota Ambon di Hotel Manise, Kamis (30/4/2026).
Insiden tersebut dinilai mencederai etika politik dan hubungan kelembagaan di daerah.
Peristiwa bermula saat seorang Staf Ahli yang ditunjuk mewakili Wali Kota Ambon telah tiba di lokasi kegiatan.
Namun, secara tiba-tiba yang bersangkutan meminta izin untuk meninggalkan tempat dengan alasan mendapat perintah untuk kembali.
Ketua Harian DPD Golkar Provinsi Maluku, Ridwan Rahman Marasabessy kepada wartawan saat di wawancarai di lokasi Musda Golkar X , mengaku menyayangkan sikap tersebut karena dianggap tidak menghargai forum resmi partai yang sedang berlangsung.
“Tadi dia kan sudah hadir. Pertama bilang ada perintah, tiba-tiba minta izin pulang bilang disuruh balik. Beta tanya siapa yang suruh, tidak ada jawaban jelas.” katanya
Ia menegaskan bahwa Golkar selama ini merupakan bagian dari kekuatan politik yang mendukung jalannya pemerintahan di Kota Ambon. Oleh karena itu, ia menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan hubungan kemitraan yang baik.
Menurutnya, kehadiran perwakilan pemerintah dalam kegiatan politik formal seperti Musda memiliki makna strategis sebagai bentuk penghargaan terhadap proses demokrasi dan komunikasi antar lembaga.
“Cuma beta mau memberitahukan ke Wali Kota, busu-busu ketong ini kan yang dukung. Masa sudah sampai di sini malah disuruh pulang begitu saja.” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar kekuasaan tidak digunakan secara sewenang-wenang, apalagi hingga menimbulkan kesan merendahkan pihak lain dalam ruang publik.
“ Beta sangat menyesali sikap pemerintah kota,Jangan merasa karena sekarang yang berkuasa, lalu bisa berlaku sewenang-wenang. Ingat, kekuasaan itu sementara. Hari ini kalian yang duduk, besok-besok bisa orang lain yang berkuasa. Jangan pakai kekuasaan itu untuk merendahkan orang ” ujarnya.
Ridwan menambahkan bahwa etika dan sopan santun dalam berpolitik harus tetap dijunjung tinggi, mengingat semua pihak merupakan bagian dari masyarakat yang sama.
“ Katong ini kan anak negeri, seharusnya saling menghargai. Ini soal etika dan sopan santun dalam berpolitik ” pungkasnya.
Di sisi lain, situasi ini menjadi sorotan karena Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, diketahui merupakan kader Partai Golkar. Kondisi tersebut semestinya memperkuat sinergi antara pemerintah dan partai, namun insiden ini justru menimbulkan tanda tanya publik.
Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada keterangan resmi dari Pemkot Ambon terkait alasan pasti penarikan perwakilan tersebut. Kurangnya penjelasan ini semakin memperkuat spekulasi mengenai adanya persoalan komunikasi internal.
Musda X Golkar Ambon sendiri tetap berlangsung sesuai agenda dengan fokus pada konsolidasi organisasi dan penentuan arah politik ke depan. Namun, insiden ini menjadi catatan penting dalam dinamika politik lokal yang berpotensi mempengaruhi hubungan antara Pemkot Ambon dan Partai Golkar. (PMN-01)
