AMBON, PMN. COM : Dalam rangka meningkatkan edukasi keuangan masyarakat hingga ke pelosok daerah kepulauan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku melibatkan Wartawan untuk menjadi duta literasi Keuangan , ungkap Kepala OJK Provinsi Maluku, Andi Muhammad Yusuf, dalam sambutannya pada kegiatan Edukasi dan Training of Trainers (ToT) Media Massa, yang digelar di Kantor OJK Provinsi Maluku, Kamis (15/1/2026).
Kepala OJK Provinsi Maluku, Andi Muhammad Yusuf menegaskan bahwa peran media massa tidak lagi sebatas penyampai informasi, tetapi juga menjadi edukator langsung di sektor jasa keuangan. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan cuaca cerah tersebut menjadi momentum penguatan kolaborasi antara OJK dan media.
Alhamdulillah, kita bersyukur atas limpahan karunia Tuhan. Hari ini kita kembali dipertemukan dalam suasana bahagia bersama rekan-rekan media yang selama ini sangat aktif mendukung pelaksanaan tugas OJK, khususnya dalam sosialisasi dan edukasi sektor jasa keuangan,” ujar Andi.
Menurutnya, wilayah Provinsi Maluku yang berbentuk kepulauan dengan tantangan infrastruktur menjadikan edukasi keuangan tidak bisa hanya berfokus di wilayah perkotaan. Literasi keuangan harus menjangkau desa-desa, rumah ibadah, hingga komunitas masyarakat terpencil.
“Melalui program OJK PEDULI (Penggerak Duta Literasi Keuangan Indonesia), kami ingin media tidak hanya melakukan publikasi, tetapi juga terlibat langsung sebagai edukator bersama OJK dan pelaku sektor jasa keuangan,” jelasnya.
Kegiatan ToT ini diikuti sekitar 25–27 jurnalis dari berbagai media terpilih di Maluku. Andi menyebut keterbatasan jumlah peserta dilakukan secara bertahap, namun diharapkan mampu memperluas jangkauan edukasi keuangan secara signifikan melalui peran media.
Ia memaparkan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2024, indeks literasi keuangan nasional baru mencapai sekitar 65 persen, sementara inklusi keuangan berada di angka 80 persen. Ketimpangan ini, menurutnya, menjadi tantangan besar, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
“Angka nasional itu adalah rata-rata. Di daerah kepulauan dan wilayah tertinggal, kesenjangannya bisa lebih tinggi lagi. Di Maluku, masih terdapat sejumlah kabupaten yang tergolong daerah tertinggal dan belum terjangkau jaringan lembaga jasa keuangan,” katanya.
Saat ini, lanjut Andi, baru sekitar 70 persen kecamatan di Maluku yang memiliki jaringan kantor lembaga jasa keuangan. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat rentan terjerumus pada pinjaman nonformal, investasi ilegal, hingga praktik keuangan ilegal lainnya.
“Ini yang menjadi panggilan jiwa kita bersama. Literasi keuangan bukan sekadar program, tetapi hak dasar masyarakat agar terlindungi sebagai konsumen,” tegasnya.
Ia juga menyoroti besarnya kerugian masyarakat akibat investasi ilegal secara nasional yang mencapai hampir Rp150 triliun sejak 2017, bahkan menimbulkan dampak sosial serius.
“Oleh karena itu, kepedulian dan empati menjadi mindset utama. Tidak hanya bagi OJK, tetapi juga media sebagai agen perubahan di tengah masyarakat,” pungkas Andi.
Melalui kolaborasi ini, OJK Maluku berharap wartawan dapat menjadi ujung tombak penyebaran edukasi keuangan yang berimbang, akurat, dan membumi, demi mendorong masyarakat Maluku yang lebih cerdas dan terlindungi secara finansial. (*)
